JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai, seringnya oknum di pengadilan terjerat kasus suap merupakan persoalan serius bagi bangsa Indonesia. Bahkan dia menyebut Indonesia masuk ke dalam kategori darurat penyalahgunaan kekuasaan.

"Ini menunjukan bahwa Indonesia masuk kategori darurat penyalahgunaan kekuasaan," kata Hasto di Kantor DPP PDI Perjuangan Lenteng Agung Jakarta Selatan, Sabtu (2/7/2016).

"Artinya ini benar-benar persoalan serius. Oleh karena itu, diperlukan komitmen untuk mencegah berbagai macam kegiatan yang berkaitan dengan korupsi," sambung dia.

Menurutnya, untuk memberantas persoalan korupsi diperlukan kerjasama semua pihak. Pasalnya menurut Hasto bangsa Indonesia baru bisa maju jika sudah bisa mengatasi penyakit sosial, hukum hingga korupsi.

PDI Perjuangan sendiri selalu melakukan otokritik dan menjaga disiplin anggota partai sehingga pengalaman kader yang terjerat kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

"Jadi kami mengingatkan terus. Ini mengingatkan bahwa persoalan korupsi benar-benar merupakan persoalan bersama," katanya. "Apa yang dilakukan KPK harusnya memberikan efek jera bahwa penyalahgunaan kekuasaan tidak boleh dilakukan‬," tukasnya. 

Seperti yang diketahui dalam waktu yang cukup singkat, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap oknum panitera di pengadilan yakni Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, PN Jakarta Utara, dan PN Kapahiyang di Bandung.[tx]