Partai Demokrat melontarkan kritik keras terhadap Pemerintahan Joko Widodo (Jokow) karena dianggap tak cukup menyediakan armada mudik secara gratis di musim pulang kampung lebaran tahun 2016 ini.

Sekjen Demokrat, Hinca Pandjaitan menjelaskan kalau situasi itu yang membuat Partai Demokrat ikut menyelenggarakan pemberangkatan mudik gratis sehingga kekurangan armada mudik secara gratis dapat ditanggulangi.

“Persiapan mudik pemerintah, menurut kami, sudah baik, tapi tentu tidak cukup karena banyak sekali yang ingin mudik. Karena itu, Partai Demokrat ikut membantu untuk menyukseskan ini,” ucap Hinca dikutip hatree.me saat menggelar mudik gratis bersama Ketum Demokrat, SBY. Partai demokrat juga menyatakan kritik keras kepada pemerintah yang dianggapnya tak siap dan kurang becus di dalam pembangunan infrastruktur jalan.

Tambah lagi soal kemacetan yang terjadi karena sarana jalan yang dianggap masih tidak memadai. Hinca juga menyatakan kalau jalan di beberapa titik jalum mudik dianggap tidak mulus dan mengganggu kelancaran mudik. “Beberapa titik jalan masih ada yang belum mulus sehingga masyarakat terganggu,” tutur Hinca.[tx]

AKTUAL-M Taufik yang merupakan politisi Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta memprediksi relawan ‘Teman Ahok’ akan  digugat oleh rakyat yang memberikan KTP-nya untuk Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok jika dia gamang dengan pendiriannya atau beralih ke partai politik. 

“Ya siap-siap saja Teman Ahok akan dituntut jika Ahok benar pilih jalur parpol,” tutur M Taufik, Jumat (1/07/2016).

Ulama yang sudah lama tak terlihat, Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) diketahui berdakwah dengan menghimbau kepada masyarakat untuk tak memilih Ahok. Aa Gym menyatakan bahwa Haram hukumnya bila umat islam memilih Ahok karena kekafirannya.

 

Pada mulanya terdapat seorang jamaah bertanya kepada Aa Gym “Apakah boleh berbuat kebajikan kepada orangtua Saya yang non muslim, kemudian mendoakannya agar bisa masuk Islam?”. Aa Gym menjawab dengan singkat “Bagus sekali”, bila memang dilakukan hal seperti itu.

Tetapi, entah bagaimana tiba-tiba saja Aa Gym membahas tentang agama yang diyakini oleh Ahok serta mengharamkan untuk memilih Ahok dalam pilkada.

Sumber [Link] selengkapnya tonton video dibawah ini

Peneliti Senior IPI, Karyono Wibowo mengingatkan agar Ahok bisa dengan segera bertaubat.

Apabila Ahok tak segera bertaubat, maka Ahok harus bersiap mendapatkan kualat dari dua kekuatan punggawa partai-partai besar yang dulu dikhianati olehnya yaitu Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri.

“Ahok jika tidak segera bertaubat, bisa kualat oleh Prabowo dan Megawati. Itu dua kekuatan besar, jika bersatu dan berkoalisi bisa rusak untuk menyingkirkan Ahok,” ucap Karyono.

Karyono juga melanjutkan tentang bagaimana Megawati telah memperlakukan Ahok dengan begitu spesial pada berbagai forum penting. Namun, Ahok malah berpaling dari kubu Megawati. Karyono pun juga mengamati kalau pihak-pihak yang tersakiti akan bertambah yaitu Teman Ahok.

“Begitu mereka sudah capek jalan kaki, ke mall-mall untuk mengumpulkan KTP. Tapi justru sekarang Ahok malah mau maju dari jalur partai. Jika benar itu pilihan Ahok maka ini adalah kesekian kalinya Ahok melakukan penghianatan kepada sejumlah pihak,” jelas Karyono.

Karyono juga memantau beberapa parpol yang telah menyatakan dukungannya kepada Ahok. Nasdem menjadi partai pertama yang memberikan dukungan kepada Ahok karena persepsi survei.

Selanjutnya, Hanura dan kemudian Golkar yang bahkan menegaskan akan mengusung Ahok tanpa ada syarat. “Di belakang panggung, pasti ada deal-deal politik, ada perjanjian di belakang layar. Itu pasti,” tutupnya.

Jakarta--Mahasiswa akan kembali unjuk rasa pada Hari Kebangkitan Nasional besok. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) bersama Gerakan Pemuda Islam Indonesia, yang merupakan inisiator Aliansi Tarik Mandat kepada Presiden Joko Widodo, melakukan unjuk rasa hari ini di depan Istana Negara.

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hadi Mulyadi meminta agar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan secara rinci dan tertulis atas 72 peraturan daerah (perda) pendidikan yang turut serta dibatalkan bersamaan dengan dalam 3.143 perda.

Menurut Hadi, pembatalan perda pendidikan tersebut tidak selaras dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam rapat kerja dengan Komisi II, Rabu 23 Juni 2016 lalu yang mengatakan perda yang dibatalkan hanya fokus pada persoalan investasi, retribusi, dan pajak.

“Tapi, setelah kami telaah dari ribuan perda itu, ada pembatalan perda yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Ada di NTB, Pontianak, Kayong, Mentawai, juga ada di beberapa kabupaten/ kota di Kalimantan Barat,” kata Hadi melalui siaran pers yang diterima Sindonews, Jumat 24 Juni 2016.

Diketahui, dikutip dari laman kemendagri.go.id, terdapat 72 perda tentang pendidikan yang dibatalkan oleh Mendagri. Beberapa di antaranya ialah Perda Nomor 14 Tahun 2003 Kabupaten Nias Sumatera Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Perda Nomor 4 Tahun 2010 Kepulauan Riau tentang Penyelenggaraan pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Batam, Perda Nomor 5 Tahun 2009 Kabupaten Sarolangun Jambi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah Gratis, hingga Perda Nomor 5 Tahun 2014 Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat tentang Pendidikan Gratis.

Hadi juga meminta bagi pemerintah daerah yang menolak atas pembatalan perda ini dapat segera mengajukan keberatan kepada Presiden dan menteri selambat-lambatnya 14 hari, yaitu pada 1 Juli 2016, sebelum berlakunya cuti bersama Hari Raya Idul Fitri.

“Karena di proses pembatalan itu, sesuai Pasal 251 ayat 7 dan 8 UU Pemda, pemda memiliki tenggat waktu 14 hari mengajukan keberatan, maka setidak-tidaknya pada 1 Juli ini, pemda yang keberatan bisa mengajukan keberatan ke Presiden dan Kemendagri,” tutur politikus dari Daerah Pemilihan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ini.[tx]

Mantan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menpora), Adhyaksa Dault mendukung siapapun yang akan menjadi Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Namun, dukungan tersebut tidak ditujukan kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Jakarta butuh pemimpin, bukan penguasa. Pemimpin bicara dengan hati nuraninya.
Ahok bukan pemimpin, tapi dia penguasa. Dia bergerak atas perintah konglomerat," kata Adhyaksa di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (24/6).

Ucapan tersebut, katanya, bukan serta merta membenci orang no 1 di DKI tersebut. Namun, menegaskan kalau Ahok bukan menunjukan karakter sebagai pemimpin warga Jakarta.

"Karakter orang Jakarta itu yang memiliki sifat nasionalis dan humanis serta mengedepankan norma kesopanan," ujar.

Lanjutnya, dirinya menegaskan pernyataannya ini bukan lah berbau SARA. Melainkan Ia hanya menginginkan Gubernur DKI yang memiliki kearifan lokal yang tinggi.

"Ini tak ada hubungannya dengan sara, kami hanya ingin dan butuh pemimpin yang berkarakter," pungkasnya.[tx]

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno menghadiri acara buka puasa bersama Fraksi PDIP di rumah dinas Menko PMK Puan Maharani di Jalan Denpasar Raya Nomor 18, Jakarta, Rabu (23/6/2016) (istimewa)

 

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memotivasi para istri dan keluarga anggota Fraksi PDIP di DPR agar aktif dalam urusan politik.

Menurut Megawati, keluarga adalah garda terdepan dalam menentukan bagaimana generasi bangsa ke depan. Peran keluarga terutama ibu, kata dia, sangat krusial termasuk dalam mencegah kejahatan seksual terhadap anak-anak, dan memerangi ancaman narkoba.

"Keluarga adalah pangkal utama dari sebuah kehidupan, terutama ibu. Kalau sampai lupa atas perannya itu, itu yang mengkhawatirkan," kata Megawati dalam acara buka bersama Fraksi PDIP (FPDIP) bersama keluarga di rumah dinas Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani di Jalan Raya Denpasar Nomor 18, Jakarta, Rabu (22/6/2016).

Megawati dalam sambutannya mengungkapkan sengaja mewajibkan para anggota fraksi untuk membawa keluarga. Menurut dia, keluarga adalah motivator sekaligus pengontrol.

"Saya sekarang ini sebagai orang yang tidak hanya ketua umum, tetapi sering juga sampaikan ceramah di mana-mana. Kalau kita baca di media, kekerasan seksual terhadap anak-anak, soal narkoba, lalu saya berpikir, kenapa saya tidak berpikir untuk bicara kepada ibu-ibu di organisasi yang saya jadi ketua umumnya," tutur Megawati.

Dia mengingatkan para istri anggota FPDIP untuk menjadikan keluarga sebagai sel paling menentukan di republik ini. Untuk itu, Megawati akan memastikan para istri anggota FPDIP terus berinteraksi dalam langkah politik partai.

Dia juga berencana mengikuti langsung arisan para istri kader PDIP dan mengecek langsung. Apakah arisan itu hanya menjadi forum merumpi atau wadah perjuangan.

Di sisi lain, Megawati juga menginginksn adanya pertemuan rutin agar keluarga kader saling mengenal. "Dengan saling mengenal dengan keluarga, dengan begitu maka terjadi saling kontrol, menjadi lingkungan kita membesar untuk melakukan penjagaan bersama. Di sinilah posisi Ibu menjadi sangat penting," ujarnya.

Menurut dia, peran istri juga menentukan perilaku suami dalam menjalankan tugas politik. "Sehingga suaminya tidak kena masalah hukum. Kemudian masalah narkoba, ketika melihat anak-anak muda kita bergelimpangan, dibuang oleh keluarganya sendiri. Kenapa ibunya tidak tahu, tidak terurus sampai anaknya terbuang," tutur Megawati. [rd]

JAKARTA - Teman Ahok gerah dituding menerima dana Rp30 miliar dari pengembang proyek reklamasi teluk Jakarta. Bahkan Teman Ahok menantang para pihak terkait untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap aliran dana tersebut.

Juru bicara Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas mengklaim Teman Ahok bersih dari sumber dana siluman. Apalagi, dikatakan memperoleh dari pengembang proyek reklamasi.

"Kalau ada yang mau audit ya ayo, kami siap. Kami pasti transparan, nanti begitu semua KTP yang kami kumpulkan itu akan diserahkan ke KPU, kami akan buka semuanya secara detail," ujar Amalia dalam konferensi persnya di Graha Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (22/6/2016).

Sementara itu, juru bicara Teman Ahok lainnya, Singgih Widyastomo mengakui lima orang yang mengungkap mengenai dana Teman Ahok merupakan mantan anggota Teman Ahok. Dia mengatakan, kelima mantan anggota Teman Ahok itu sudah dipecat karena dianggap tidak becus dalam pengumpulan data KTP untuk Ahok.

"Semua perbuatan lima orang mantan Teman Ahok itu bukan lagi tanggung jawab kami,"  ucap Singgih.

Dugaan adanya aliran dana Rp30 miliar ke Teman Ahok dari pengembang proyek reklamasi teluk Jakarta terungkap setelah anggota Komisi III DPR Junimart Girsang mengungkapkannya secara terbuka dalam kesempatan rapat kerja Komisi III DPR bersama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). [red]

JAKARTA - Pentolan Group Band Dewa 19, Ahmad Dhani ikut memberikan komentar terkait polemik dan dugaan adanya aliran dana Rp30 miliar dari pengembang Reklamasi Teluk Jakarta, kepada relawan Teman Ahok.

Pemilik nama lengkap Dhani Ahmad Prasetyo ini mengungkapkan masalah Teman Ahok di akun Twitternya, @AHMADDHANIPRAST.

"Kalau aliran dana 30M CSR ke Teman Ahok adalah strategi untuk Ahok lolos lagi dan dapat kesan terzalimi, saya enggak kaget.ADP," kicau Dhani seperti dikutip Sindonews, Kamis (23/6/2016).

"Dalam 13 jam kedepan ada berita mengejutkan dari Teman Ahok mengenai aliran dana CSR?," imbuhnya.

Untuk diketahui, seorang mantan Teman Ahok yang sudah bergabung selama setahun, Richard Soekarno mengaku bahwa sumber pendanaan mereka selama ini tidak transparan.

Sedangkan ‎informasi dugaan aliran dana itu diterima anggota Komisi III DPR Junimart Girsang dan disampaikannya ke jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat rapat kerja Komisi III DPR dengan lembaga antikorupsi itu.[red]

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuat pernyataan mengejutkan terkait proses terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) menjadi Presiden RI.

Dalam proses rapat antara Jakarta Propertindo mengenai Alat Keruk Lumpur waduk Pluit bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, termasuk Ahok. Terungkap bahwa Jokowi tidak akan jadi presiden jika tanpa bantuan pengembang.

Pernyataan ini dikatakan Ahok saat rapat berlangsung dan rekaman ini tersebar luas di Youtube dengan judul 26 Mei 2015 Gub Basuki T Purnama menerima paparan dari Jak Pro.

Dari pengamatan Sindonews, Kamis (23/6/2016), di dalam rekaman yang disebarkan Humas Pemprov DKI Jakarta (Sie Penyiapan Materi & Publikasi) tersebut, tepatnya di menit 4.54 Ahok mengatakan terkait Jokowi.

"Pak Jokowi tidak akan bisa jadi presiden kalau mengandalkan APBD. Saya ngomong jujur kok. Jadi selama ini kalau bapak-bapak ibu-ibu, semua yang terbangun sekarang, rumah susun, jalan inspeksi, waduk, itu semua (bantuan) pengembang," kata Ahok. [Red]

JAKARTA - Ketua DPR Ade Komarudin menegaskan dukungannya kepada DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang dipimpin Muhammad Rifai Darus dan Sekretaris Jenderal Sirajuddin Abdul Wahab.

Pernyataan yang disampaikan Ade di sela-sela acara diskusi yang dielar DPP KNPI di Jakarta, Rabu 22 Juni 2016 itu sebagai respons atas dualisme kepengurusan yang melanda organisasi kepemudaan tersebut.

Dalam acara tersebut hadir sejumlah pengurus DPP KNPI dan senior KNPI seperti Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Ahmad Doli Kurnia dan Kepala Sekretariat DPP KNPI Darsono.

Melihat kehadiran Darsono yang sejak awal berdirinya KNPI telah menjadi Kepala Sekretariat, Ade mengatakan forum yang dihadirinya diselenggarakan DPP KNPI yang asli.

"Saya datang ke sini karena saya tahu Darsono ada di sini. Berarti ini KNPI yang asli," kata Ade.

Darus merupakan Ketua Umum DPP KNPI periode 2015-2018 hasil Kongres XIV di Kota Jayapura, Papua. Kala itu kongres dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Kepemimpinan Darus kemudian diganjal oleh oknum yang ingin memecah belah persatuan pemuda melalui Kongres Luar Biasa (KLB) KNPI yang memilih Fahd Arafiq sebagai ketua umum.

Ade mengatakan, sebagai aktivis pemuda, kader-kader KNPI harus siap menang dan siap kalah dalam menghadapi setiap pertarungan politik.

Menurut dia, pihak yang tidak siap kalah dan hanya siap menang justru akan menggerogoti KNPI.

"Terlepas dari kekurangan, kita harus siap menang, siap kalah. Enggak boleh siap menang doang, politk itu mati bisa berkali-kali, hidup bisa berkali-kali," kata Ade yang pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP KNPI ini.

Senada dengan Ade, Ketua MPI Ahmad Doli Kurnia mengatakan sebagai organisasi kepemudaan KNPI harus mampu keluar dari konflik dan tidak berlarut-larut dalam perpecahan.

Bagi dia, pemuda harus bersatu untuk turut serta melakukan pembangunan bangsa dan tidak terjebak dalam konflik kepentingan.

"KNPI harus menjadi alat perekat, KNPI tidak boleh terseret dengan konflik," ucap Doli.[tx]

Pemerintah tengah berupaya menghemat anggaran hingga Rp 50 triliun akibat kurangnya penerimaan negara. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution enggan menyebutkan anggaran penghematan tersebut. Kendati demikian, menurut dia, penghematan tersebut masih belum cukup untuk menutup kekurangan anggaran.

Penegasan itu di sampaikan Ketua Progres 98, Faizal Assegaf lewat account Facebook.

“Berkali-kali saya tegaskan kepada semua elemen gerakan anti JOKOWI – JK, kalau : ‘Tanda-tanda kejatuhan rezim korup akan diawali dari sikap semua partai merapat ke ISTANA, ” catat Faizal Assegaf.

Menurut Faizal Assegaf, Prabowo Subianto dan elit Partai Gerindra bisa jadi motor penggerak pergantian yang searah dengan masukan rakyat banyak.

“Yang tersisa hanya satu partai yaitu GERINDRA… Jika PROBOWO dan ELITE GERINDRA solid, maka mereka bisa menjadi motor penggerak pergantian yang searah dengan inspirasi rakyat banyak. Pasti kita mengharapkan semua elemen bangsa

Merapatkan barisan dan waktunya melaksanakan konsolidasi

nasional, ” tegas Faizal. Kata Faizal, tidak cuma Prabowo Subianto, beberapa jenderal penggemar NKRI tidak akan membiarkan NKRI hancur berantakan dan bubar.
“Para jenderal penggemar NKRI tidak akan membiarkan republik ini hancur berantakan dan bubar. Tunggulah waktunya mereka akan berkumpul menggalang kemampuan rakyat untuk bergerak!!!! ” seru Faizal.
Faizal menyatakan, Susilo Bambang Yudhoyono juga tidak akan berdiam diri.
“SBY sebagai mantan presiden sekaligus jenderal yang tegas, mustahil akan berdiam diri melihat keadaan NKRI yang semakin amburadul.
Dalam diam, SBY selalu mencermati dan bergerak pelan namun tengah menanti saat yang tepat untuk menggalang konsolidasi Nasional, ” tulis Faizal.

Sumber : http://kompass1.com

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla kepada Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, di Hotel Bidakara, Kamis (26/5/2016) kemarin.

 

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii mengatakan, program Inseminasi Buatan Satu Tahun Satu Kelahiran (Intan Saka) terpilih sebagai program inovatif nasional. Ada 35 lembaga pemerintah yang mendapat penghargaan tersebut.

"Intan Saka ini sebelumnya masuk 99 program inovatif dan saat ini merupakan penilaian terakhir. Alhamdulillah masuk 35 besar," kata Achmad Syafii, Jumat (27/5/2016).

Mantan Anggota DPR RI ini menambahkan, setelah masuk seleksi 35 nasional, akan ada seleksi lagi untuk mewakili Indonesia dalam kompetisi serupa yang digelar secara international oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kompetisi tersebut dikenal dengan United Nation Public Services Award (UNPSA).

Penetapan Top 35 Inovasi Pelayanan Publik 2016 itu dilakukan melalui Keputusan Menteri PANRB No. 99/ 2016 tentang Penetapan Top 35 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016.

Mereka terpilih melalui seleksi dari Top 99 Inovasi Pelayanan Publik, dari 2.476 inovasi peserta kompetisi inovasi pelayanan publik 2016. (nfl/hms)

Sumber : http://sekda.pamekasankab.go.id/index.php/component/k2/item/82-bupati-syfii-terima-penghragaan-program-inovatif-nasioanal-dari-wakil-presiden-ri

Halaqah ulama lintas wilayah nahdlatul ulama diPondok Pesantren Al-Hidayah, Batang Jawa Tengah, 16 Mei 2016 sepakat mengeluarkan pernyataan bersama berkenaan dengan pernyataan aneh serta prilaku yang di nilai sangat membahayakan NU yang di lakukan oleh Said agil selaku ketum NU.

Untuk merespon perihal ini maka ulama NU lintas wilayah se-indonesia sepakat mengeluarkan pernyataan sikap  bersama demi melindungi NU dari kehancuran secara aqidah maupun sebagai organisasi islam yang bercirikan Ahlussunnah Wal jama’ah.

Pernyataan Bersama
Indonesia sedang menghadapi banyak tantangan baik internal maupun eksternal. baik tantangan ideologi yang berpotensi memecah kehidupan bernegara hingga tantangan politik, ekonomi, kebudayaan dan moral.

Munculnya berbagai aliran dan paham keagamaan yang masuk bersamaan dengan era keterbukaan dan reformasi  menjadikan paham Ahlusunnah wa al-Jamaah seperti paham asing dinegeri sendiri. Dan hal ini akan menjadi ancaman nyata bagi eksistensi Nahdhatul ulama.
Namun sangat disayangkan disaat kondisi bangsa berada dalam keadaan kritis, NU tidak mampu melakukan gerakan dan upaya strategis.

Dengan demikian maka halaqoh nasional ulama pondok pesantren
Menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Meminta para ulama pesantren untuk terus berjuang meneguhkan paham Ahlussunnah Wal jama’ah.

2. Mengajak para ulama pesantren untuk mengkritisi dan memberi sumbangsih perbaikan bangsa.
3. Melanjutkan agenda pemilihan Rois ‘Am & Ketua umum yang belum dilaksanakan dalam muktamar ke-33 sebagaimana dalam AD/ART Nahdlatul Ulama hasil Muktamar Makassar.

4. Menuntut KH Said Agil Siraj, untuk mengundurkan diri

dari Ketua Umum PBNU, karena tidak dipilih sesuai ketentuan organisasi dan telah terbukti menyelewengankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jama’ah an-Nahdliyah melalui beberapa penelitian ilmiah.

5. Menuntut  agar kepengurusan PBNU  dibersihkan dari PKI, Libral dan Syi’ah.
Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan  dan pertolongan kepada para ulama pondok pesantren untuk meluruskan perjuangan dan perbaikan Nahdlatul Ulama.

Wallahul miwafiq ila aqwami at-Thoriq Wassalamualaikum Wr. Wb.

Batang, 16 Mei 2016.
Pembaca ; KH. Sulton Syair (Pengasuh PP. Al Hidayah)
Di hadiri
Ketua PWNU Jateng KH. DR Abu Hafsin, Dr. KH. Adnan,  KH. Aziz Mashuri (Jombang)m  Utusan PP. Sidogiri, PP. Sal Syaf Sukorejo Situbondo, PP. Buntet Cirebon, PP. Cipasung,   Ulama Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

update-kabar.blogspot.com--

Wasekjen PPP Ahmad Baidowi dipersiapkan menggantikan Ivan Haz. Namun Baidowi mengaku belum bisa memastikan bakal ditugaskan di komisi mana.

“Lihat saja nanti. Iya pasti ada perombakan fraksi (lagi),” kata Baidowi di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta, Minggu (5/6).

Baidowi menjelaskan proses penggantian Ivan Haz akan berjalan sesuai UU MD3 dan tata tertib DPR. Pihaknya akan menunggu keputusan dari KPU terlebih dulu.

“Kita serahkan ke mekanisme partai dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ada jeda waktu maksimal dan minimal pengajuan,” ujarnya.

Dia menambahkan, sejauh ini partainya sulit membuka komunikasi dengan Ivan Haz. Namun, Sekjen PPP Arsul Sani dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy berencana menemui Ivan Haz, besok, Senin (6/6).

“Belum. Kita belum bisa berkomunikasi, kita terhalang. Tapi besok ada yang ke sana,” tuturnya.

Sebelumnya Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati mengakui partainya telah menyiapkan nama calon anggota DPR pengganti Ivan Haz. Dia mengakui Baidowi merupakan calon anggota legislatif PPP peraih suara terbanyak setelah Ivan Haz di daerah pemilihan Jawa Timur XI.

“Memang berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), suara terbanyak di bawahnya adalah saudara Ahmad Baidowi,” kata Reni.

Sumber : http://www.timlo.net/baca/68719672120/ahmad-baidowi-bakal-gantikan-ivan-haz-di-dpr/

Ucapan Pemimpin PKI DN Aidit pada akhir September 1965 "tarik senjata dan kita akan kembali lagi kalau kita sudah kuat" dijadikan acuan akan munculnya kembali PKI atau Ideologi Komunis. Di sela-sela simposium yang bertajuk 'Mengamankan Pancasila Dari Ancaman Kebangkitan PKI & Ideologi Lain', Mayjen (Purn) TNI Kivlan Zein mengatakan dua minggu yang lalu telah dideklarasikan sebuah partai yang menamakan dirinya Partai Komunis Indonesia (PKI), bahkan sudah memiliki struktur hingga ke daerah dan desa.

Melalui tool polling, sebanyak 63 persen pembaca Opini.id tidak percaya terkait apa yang dikatakan Mayjen (Purn) Kivlan Zein tentang kemunculan kembali Partai Komunis Indonesia. 

Sumber : http://opini.id/pertanyaan/74225/publik-ragu-partai-komunis-terlahir-lagi-di-indonesia?utm_campaign=opini_polling_pki&utm_medium=Ad&utm_source=facebook&utm_content=single_image&utm_term=opini_polling_pki_reborn

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melarang sekolah-sekolah negeri memaksa siswinya mengenakan jilbab.

Larangan itu disampaikannya saat memberi pengarahan kepada 1.700 kepala sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan pejabat struktural eselon III serta IV di lingkungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta di Gedung Yayasan Buddha Tzu Chi, Sabtu (4/6/2016).

Menurut Ahok, larangan itu sudah pernah ia terapkan saat menjadi Bupati Belitung Timur pada 2006.

"Tempat saya itu 93 persen Muslim. Tiba-tiba, semua guru mewajibkan semua muridnya berkerudung. Padahal, kerudung itu kan panggilan iman," ujar Ahok. 

"Anda mengimani kalau kerudung itu sebagai sesuatu yang bisa menyelamatkan Anda, ya silakan, tetapi Anda tidak bisa memaksa semua anak pakai kerudung," kata dia. 

Ahok juga meminta agar larangan ini tidak kemudian dihubung-hubungkan dengan anggapan bahwa ia anti-terhadap agama Islam.

Karena baginya, jilbab bukan merupakan lambang dari agama Islam. "Kalau kita mau berdebat, orang Kristen sama Yahudi juga pakai kerudung," ujar Ahok.

"Saya tidak mau berdebat ke masalah teologi, tetapi kalau mengajarkan anak seperti itu, tidak boleh. Tetapi, kalau mengajarkan anak kamu mesti khatam (menamatkan) Al Quran saat usia 12 tahun, saya dukung dan dorong habis," ujar Ahok.

Menurut Ahok, ia melarang sekolah mewajibkan siswinya menggunakan jilbab karena sering kali siswi yang bersangkutan tidak menggunakannya secara serius.

Ia pun mencontohkan pengalamannya saat masih menjadi Bupati Belitung Timur.

"(Jilbab) yang dipakainya yang kayak serbet. Malah mungkin lebih bagus serbet di dapur saya. Begitu keluar dari sekolah naik motor bapaknya, langsung dibuka," kata Ahok.

"Anda ngajarin dia baik-baik sampai nanti dia berpikiran bahwa pakai kerudung inilah bagian dari akhlak saya sebagai seorang Muslim, dia akan pakai. Dia akan pakai dengan terhormat. Bukan dia pakai terus pas keluar (sekolah) dia buang. Bukan dia pakai, tetapi kelakuannya mempermalukan agama," tutur Ahok.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2016/06/04/15585481/ahok.larang.sekolah.negeri.wajibkan.siswinya.pakai.jilbab

Direktur Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahean menilainya pemikiran beberapa elit dan penguasa Tanah Air telah masuk kelompok akut. Bagaimana tidak, para pejabat negara jadi semakin meletakkan bangsa yang besar ini sebagai satu objek yang layak diperlakukan semaunya tanpa ada harus peduli kalau bangsa ini ditempati sekitar 250 juta jiwa lebih.